pemimpin cerminan rakyat

8 Maret, 2015

Bagaimanapun pemerintah suatu kaum adalah cerminan dari rakyatnya.

Ada yg suka mencela pemerintah, maka jangan heran jika pemerintah juga mencela rakyatnya.

Ada yg berkata, “sebagai penguasa kok tidak memberi contoh yg baik bagi rakyatnya.” Maka jangan heran karena rakyatnya sendiri yg telah memulai untuk tidak menjadi contoh kebaikan.

Ada yg menuntut, “harusnya pemerintah begini atau begitu,” dst. Maka jangan heran jika pemerintah banyak menuntut kepada rakyatnya.

Ada yg berkata, “bukankah pemerintah adalah pelayan rakyatnya?” Maka jangan heran jika pemerintah meminta bayaran tinggi untuk pelayanan itu.

Ada yg selalu mengeluhkan apa yg telah dilakukan oleh pemerintah. Maka jangan heran jika pemerintah juga sering mengeluhkan rakyatnya.

Ada yg berkata, “begitulah kalau pemerintah bukan dari rakyat tapi titipan, dsb.” Maka jangan heran karena rakyat telah lupa bahwa pemerintahnya diperoleh dari sistem pemilihan langsung.

Jika ada yg berkata, “Siapa tuh yang kemarin memilih, gue sih kagak.” Maka jangan heran kalau pemerintahnya adalah orang yang tidak mau dipersalahkan.

Ada dari rakyatnya berkata, “ah gak semua rakyatnya kelakuannya seperti dia. Masih banyak kok yg baik.” Lalu mengapa rakyatnya tidak berujar hal serupa tentang pemerintahnya?

Ada yg tidak pernah mendoakan kebaikan bagi pemerintahnya, malah sebaliknya mendoakan keburukan. Maka jangan heran jika rakyat tidak mendapatkan dipimpin oleh pemerintah yang baik.

#savepemerintah #saverakyat #sos

View on Path

Iklan

pensiun almarhum bapak

6 Februari, 2015

Melalui PT. Taspen (Persero), Pemerintah memberikan uang duka wafat dan asuransi kematian kepada keluarga almarhum pensiunan PNS. Selain itu, masih menggaji almarhum bapak selama 4 bulan setelah wafat. Pada bulan ke-5 dan seterusnya ibu pun berhak atas gaji janda.

Fasilitas ini tentulah terinspirasi dari syariat Islam: masa duka janda ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari, serta anjuran berbuat baik kepada para janda. Masya Allah.

Semoga Allah ta’ala terus memberkati Pemerintah Republik Indonesia. Amin. – at PT. Taspen (Persero)

See on Path


menafkahi istri dengan layak dan cukup

1 Februari, 2013

Ibnu Umar mengatakan: Rasulullah -shallallahu alaihi wasallam- dahulu menyerahkan tanah khaibar (untuk digarap), dengan upah setengah dari hasil buah dan pertaniannya. Dari hasil tersebut, beliau bisa menafkahi para istrinya sebanyak 100 wasaq pertahun. 80 wasaq berupa kurma, sedang 20 wasaq berupa sya’ir (jewawut/malt). Pada saat Umar menjadi khalifah, dia membagi (tanah khaibar itu), dan memberikan pilihan kepada para istri Nabi -shallallahu alaihi wasallam-, antara mengambil tanah dan pengairannya, atau (seperti sebelumnya) menerima hasilnya beberapa wasaq tiap tahunnya. Dan pilihan mereka berbeda-beda, ada yang memilih tanah dan pengairannya, ada juga yang memilih menerima hasilnya beberapa wasaq. Adapun Aisyah dan Hafshah, mereka berdua memilih mengambil tanah dan pengairannya. [HR Muslim]

Hadits tersebut diletakkan oleh Imam Muslim pada bab Musaqah pada Kitab Muzara’ah dalam kumpulan Shahih-nya. Secara bahasa, muzara’ah berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah muzara’ah berarti memberikan tanah kepada petani agar dia (pemilik tanah) mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalnya sepertiga, seperdua atau lebih banyak atau lebiih sedikit dari itu. Musaqah adalah menyerahkan kebun beserta pohonnya, kepada pekerja, agar dirawat, dengan upah dari sebagian hasil buahnya. Hadits tersebut dijadikan dalil praktik muamalah mengambil manfaat dari hasil kebun atau sawah milik sendiri yang digarap oleh orang lain.

Di dalam hadits tersebut disebut bahwa praktik musaqah dilakukan oleh Nabi -shallallahu alaihi wasallam- terhadap tanah khaibar. Tanah khaibar diperoleh sebagai harta rampasan perang Khaibar yang berlangsung di penghujung bulan Muharam pada tahun ke-7 H. Karena tidak memungkinkan untuk dibawa ke Madinah, maka kebun kurma dan malt yang ada diserahkan kepada petani Yahudi (yang dahulu memilikinya) untuk digarap dengan upah sebesar setengah dari hasil pertaniannya. Hal ini menjadi dalil dibolehkannya bermuamalah dengan orang-orang Yahudi maupun non muslim lainnya.

Dari hasil pertanian yang menjadi hak kaum muslimin, Rasulullah -shallallahu alaihi wasallam- dapat memberi nafkah kepada para istrinya sebanyak 100 wasaq pertahun dengan perincian 80 wasaq berupa kurma, sedang 20 wasaq berupa malt. Secara matematis, 1 wasaq adalah 60 shaa’, sedangkan takaran 1 shaa’ setara dengan 2,5 kg. Sehingga nafkah sebesar 100 wasaq per tahun setara dengan 15 ton dengan pembagian 12 ton kurma dan 3 ton malt. Dengan demikian setiap bulannya Nabi -shallallahu alaihi wasallam- menafkahi para istrinya sebesar 1,25 ton hasil pertanian. Apabila menggunakan perbandingan harga saat ini (2012) dimana 1 kg kurma berkualitas baik adalah Rp100 ribu dan 1 kg malt berkualitas baik adalah Rp50 ribu, maka nafkah yang dikeluarkan oleh Nabi -shallallahu alaihi wasallam- setiap bulannya kurang lebih senilai Rp112,5 juta.

Pada tahun ke-7 H hingga wafatnya, Nabi -shallallahu alaihi wasallam- masih memiliki 9 orang istri dan 1 orang selir. Khalifah Abu Bakar –radhiyallahu anhu- tetap melanjutkan hak nafkah para ummul mukminin tersebut hingga di masa Khalifah Umar bin Khattab –radhiyallahu anhu– mengubah mekanisme pembagiannya.

Hal ini mengandung pelajaran bagi para suami untuk memperhatikan keluarganya dengan memberikan nafkah yang layak dan cukup yang bersumber dari harta yang halal dan berkah. Dimana nafkah tersebut masih dapat dinikmati keluarganya bahkan jauh setelah si suami wafat. Hal ini juga mengandung pelajaran bahwa khalifah sebagai pemerintah dapat campur tangan ke dalam masalah hak-hak pribadi apabila melihat maslahat yang lebih baik sehingga dapat bermanfaat lebih bagi kelangsungan bernegara. Wallahu a’lam.


nalar tak sampai

16 Februari, 2008

“waduh, itu angkot motong jalan bikin macet aja sih”
“mas, ingat cerita tentang sopir angkot ketika mas jemput de, kita gak ketemu itu?”
“yang menjalankan angkotnya lambat sekali hingga mas pulang de belum sampai juga, itu? memangya mengapa?”
“iya, dia kan cerita ke temannya yang duduk di depan bahwa pernah ditilang polisi gara-gara motong jalur untuk menghindari macet.”
“bagaimana ceritanya?”
“jadi di jalur yang seharusnya dia lalui sedang macet, kemudian dia masuk ke perkampungan yang bukan jalurnya supaya bisa mem-bypass di depan antrian macet. trus kan dia diikuti oleh kendaraan lain. nah pada saat di pintu gang itu dia dicegat polisi dan awalnya disuruh balik, tetapi akhirnya ditilang polisi.”
“trus…”
“iya, dia bilang polisi depok terlalu ketat tidak seperti di jakarta, bypass jalur saja ditilang, dia merasa dengan mem-bypass jalur itu membantu polisi supaya tidak macet.”
“hehehe… mungkin nalarnya tak sampai, de”
“iya, bukankah gara-gara ulahnya itu malah menambah kemacetan baru? di mana membantu tidak macetnya? belum lagi saat mengantar de pulang itu dia lambat sekali membawa angkotnya. dia bilang ke kawannya kalau sedang sepi penumpang lebih baik lambat-lambat toh kemungkinan penumpang tambahan sedikit. apakah dia tidak berpikir penumpang angkotnya saat itu ingin buru-buru sampai ke tujuan?”
“maklumlah, tak semua orang nalarnya sampai ke sana de. sama dengan kebijakan pemerintah begini begitu, sudah ditentang sana-sini. bukankah lebih baik kita berprasangka baik bahwa pemerintah sudah berupaya sesuai kemampuan mereka mengatur negara?”
“iya, padahal berprasangka baik itu kan gak ada ruginya, kok kebanyakan kita seperti sopir angkot yang mikirin diri sendiri aja?”
“begitulah kalau nalar kita tak sampai, selalu mempermasalahkan yang di luar kemampuan kita.”
“adapun oknum pemerintah juga sering nyusahin rakyat, ngurusin perutnya sendiri bagaimana.”
“mas kira, cukup mengasihani mereka, nalarnya gak sampai :D”


mengomentari pembatasan subsidi BBM

13 Februari, 2008

baru 3 bulan yang lalu saya tulis jurnal mengenai kebijakan BBM (baca di sini), harian media indonesia pada 11 februari 2008 mengangkat judul editorial “Beban Rakyat Pada BBM Nonsubsidi”. Jelas sekali pada editorial tersebut, khas media indonesia, selalu mengritik kebijakan pemerintah 🙂

memang benar bahwa pemerintah saat ini banyak keliru menerapkan strategi ekonomi secara menyeluruh. seperti benang kusut, akan lama menelusuri ujung dan pangkal supaya semua permasalahan ditangani dengan baik. tetapi tuntutan rakyat meminta pemerintah cepat menyelesaikan permasalahan, sehingga belum selesai satu masalah, muncul masalah yang lain.

lemahnya pemerintah kita dalam mengendalikan ekonomi negara juga lebih banyak ditunjang oleh perilaku para pelaku ekonomi kita yang maunya gampang dan susah diatur. akhirnya pemerintah terburu-buru mengambil kebijakan yang tidak efektif. mau tidak mau kita harus mengakui kekurangan pemerintah tersebut, dan berupaya memberikan jalan yang terbaik buat pemerintah. bukan hanya mengritisi kebijakan pemerintah, tetapi turut serta mendukung kebijakan yang sudah ditetapkan sambil memberi masukan untuk perbaikan.

dalam tulisan saya sebelumnya, saya mendukung kebijakan subsidi BBM diterapkan secara benar dan tepat sasaran. insya Allah jika diterapkan dengan benar kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini akan menyelesaikan beberapa masalah sekaligus dan bersifat adil. subsidi hanya bagi industri dan fasilitas umum, sedangkan fasilitas pribadi tidak perlu disubsidi. diharapkan penghematan sebesar Rp20 triliun dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas umum.

secara gampangnya, tidak akan ada lagi pemborosan energi secara massal oleh karena kemacetan di jalan-jalan kota besar, karena hanya yang mampu membeli bbm nonsubsidi saja yang akan menjalankan kendaraan pribadi, selebihnya akan menggunakan kendaraan umum 🙂

setelah kebijakan ini diterapkan, pemerintah dapat melanjutkan dengan langkah-langkah lain misalnya yang diusulkan oleh editor media indonesia yaitu menekan pemborosan dalam cost recovery bidang migas yang sejauh ini terus diupayakan (bukan dibiarkan), atau memperbaiki teknologi kilang kita agar efisien sehingga menekan impor BBM (kalau yang satu ini butuh evaluasi lebih lanjut), serta membangun kerja sama dengan negara-negara yang jauh lebih menguntungkan dalam pemenuhan dan investasi bidang energi (hmm… dominasi negara maju masih menguasai bidang ini dibanding negara-negara yang dianggap menguntungkan).

apapun keputusan pemerintah, ada baiknya kita hargai dan kita dukung karena sudah saatnya kebiasaan buruk beberapa kalangan yang selalu merongrong kebijakan pemerintah tanpa solusi jitu diakhiri 🙂

note: satu lagi yang saya kurang suka dari media indonesia yaitu menampilkan sedikit sekali komentar yang mendukung kebijakan pemerintah daripada komentar yang mencela atau menolaknya :p


%d blogger menyukai ini: